KNPI akan Minta Pertanggungjawaban DPRD Maluku

Ambon - Para wakil rakyat di DPRD Maluku akan dimintai pertanggungjawaban jika hingga bulan Maret 2010 mendatang krisis listrik di Kota Ambon tak teratasi.

Saat Komisi B dan Pimpinan DPRD Maluku melakukan pertemuan dengan Direktur Produksi Kawasan Timur Indonesia PT PLN, Vickner Sinaga pada Selasa (2/2) lalu, pihak PLN telah menjanjikan untuk mendatangkan mesin berkuatan 10 MW pada akhir Februari ini. Jika janji itu tak direaliasi, maka DPRD Maluku harus bertanggung jawab.

"Kami akan memintakan pertanggungjawaban dari DPRD Provinsi Maluku jika nantinya PLN tidak merealisasikan janjinya," tandas Ketua DPD KNPI Kota Ambon, Hendry Toisuta, kepada wartawan, Sabtu (6/2).

Dikatakan, pertanggungjawaban ini harus dilakukan, karena anggaran daerah telah dikucurkan untuk pembiayaan keberangkatan anggota DPRD Provinsi Maluku ke Jakarta.

Jangan sampai uang begitu banyak dikucurkan, namun akhirnya mubasir. Kota Ambon tetap dilanda krisis listrik.

Oleh sebab itu, pihaknya akan terus menunggu realiasi janji PLN dan DPRD Provinsi Maluku. Jika tidak ada terealisasinya, maka KNPI Kota Ambon akan melakukan class action.
Akhir Februari Mesin 10 MW Tiba

Direncanakan akhir bulan Februari ini mesin berkekuatan 10 MW akan didatangkan oleh PT PLN ke Ambon untuk membantu meringankan beban permasalahan listrik yang saat ini semakin memprihatinkan.

Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi B DPRD Maluku Melkias Frans kepada Siwalima, Sabtu (6/2).

"Langkah jangka pendeknya yaitu akan dipersiapkan mesin dengan kekuatan sepuluh MW. Jaminannya yaitu akhir Februari sudah tiba di Maluku dan awal Maret sudah bisa beroperasi," jelasnya.

Hal ini merupakan hasil pertemuan rombongan DPRD Maluku dengan PT PLN pusat yang diwakili oleh Direktur Produksi Kawasan Timur Indonesia Vignar Sinaga di Kantor PLN Pusat Jakarta.

Sementara untuk jangka menengah, akan diusahakan pengadaan mesin sewa dengan daya 25 MW dan direncanakan akan terjadi akhir Juni hingga awal Juli.

Saat ini kebutuhan energi listrik di Kota Ambon dan sekitarnya mencapai 36 MW lebih dan dari 12 mesin pembangkit listrik yang ada, ternyata hanya enam mesin yang beroperasi sementara enam lainnya rusak sehingga hanya mampu memasok daya sebesar 13 MW.

"Jika ditambah dengan mesin sewaan 10 MW maka hanya baru 23 MW, dengan demikian kita masih kekurangan 13 MW lebih," terang Frans.

Dengan mesin sewa ini, dirasakan akan sedikit bisa membantu parahnya listrik saat ini.
Ia menjelaskan perjalanan rombongan ke Jakarta menemui beberapa pihak antara lain PT PLN pusat, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua Komisi VII DPR RI, Ketua Komite II DPD RI.

Pada dasarnya semua pihak menjanjikan akan membantu semaksimal mungkin terhadap permasalahan listrik yang terjadi di Maluku